Palmerah, Warta Kota
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono meyakini kebenaran informasi yang diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal akan adanya aksi gerakan sosial pada 9 Desember 2009.
”Kalau intelijen menyampaikan itu, maka berarti itu informasi yang benar. Saya melihat bahwa teorinya demikian. Kecuali kalau informasi itu belum berupa intelijen, tentu belum benar,” ujarnya seusai peluncuran buku Indonesia Bertawaf: Teroris Malaysia Dalam Kupasan di Essence Residence, Jakarta, Sabtu (5/12).
Meski demikian, Hendro mengaku tidak dapat memastikan kebenaran informasi tersebut. Pasalnya, dia tidak lagi memperoleh informasi seputar dunia intelijen setelah melepas jabatannya sebagai Kepala BIN.
Hendro juga mengatakan pernyataan Presiden soal aksi ini adalah wajar. Sebab, menurutnya, BIN hanya menyerahkan informasi yang diperoleh kepada klien, yaitu Presiden. Kemudian untuk penggunaannya, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.
”Saya kira penggunaannya terserah user, dan infomasi yang benar dari intelijen hanya untuk user sendiri. Sebetulnya itu untuk beliau sendiri. Apa yang disampaikan oleh Presiden, tentu itu apresiasinya dia,” katanya.
Sementara itu, di acara yang sama, Marsekal Muda TNI (Purn) Prayitno Ramelan mengatakan bahwa langkah Presiden menyatakan ada gerakan sosial saat peringatan Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember 2009 sebagai tindakan untuk mencegah agar aksi tidak ditunggangi gerakan dengan motif tertentu.
Dengan demikian, pernyataan Presiden tersebut merupakan ”peringatan” kepada pihak-pihak yang ingin menunggangi gerakan antikorupsi tersebut. ”Menurut saya, itu tindakan counter,” kata Prayitno.
Seperti diberitakan, pada Jumat (4/12), Presiden SBY mengatakan bahwa ia telah menerima informasi mengenai sejumlah gerakan sosial antikorupsi. Namun, dia khawatir gerakan ini dimanfaatkan dengan motif tertentu.
”Motifnya lain, tidak dalam rangka pemberantasan korupsi. Ada muncul satu tokoh yang lima tahun terakhir ini tiba-tiba muncul, ya selamat datang,” kata Presiden.
Sementara itu, aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak), Fadjroel Rachman, mengatakan bahwa Presiden SBY sebaiknya tidak terlalu paranoid dan mengeluarkan ancaman terbuka kepada publik terkait Gerakan Anti Korupsi 9 Desember 2009.
”Kompak bersama tokoh-tokoh agama dan nasional hanya mengampanyekan agar Indonesia bebas dari korupsi. Jadi, siapa pun yang antikorupsi silakan bergabung di Monas dan HI pukul 12.00-15.00,” ujar Fadjroel.
Menurut Fajdroel, slogan Kompak selalu terang benderang, “Kalau Bersih, Kenapa Risih?”. (Kompas.com/yog)