Dibaca : 364 kali | Komentar: 0 Senen, Warta Kota
Sebagian masyarakat wajib pajak (WP) pada Kamis (18/3) memanfaatkan drop box, atau kotak-kotak penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang diletakkan di pusat-put keramaian, mobil pelayanan pajak keliling, dan gedung-gdung perkantoran. Namun kantor-kantor pajak tetap rampai dikunjungi WP.
Di sejumlah pusat perbelanjaan di Jalan MH Thamrin, warga yang sibuk terlihat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Mereka memasukkan SPT PPh yang sudah diisi itu ke kota-kotak SPT yang tersedia.
Kotak penyerahan itu mudah dikenali. Sebab selain berwarna kuming oranye kota SPT itu ditandai oleh logo DJP berukuran cukup besar dengan lubang seperti celengan di bagian atas. Fungsinya untuk menerima SPT Tahunan.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, "Warnanya menarik seperti ice cream."
Anto (26), warga Jakarta Selatan salah satu karyawan mengatakan bahwa di kantornya tidak tersedia kotak SPT. Oleh sebab itu dia menyempatkan diri ke salah satu puat perbelanjaan di kawasan itu untuk menyerahkan SPT.
"Ya di kantor saya nggak ada. Mungkin karena gedungnya kurang terkenal terus nggak dikasih drop-dropan box," kata Anto, yang mengaku bekerja di perusahaan asing.
Sementara itu situasi kantor pajak terlihat seperti sedang menyerlenggarakan hajatan besar. Sejumlah kantor pajak sejak KP2KP, KPP Pratama, KPP Madya, hingga Kantor Wilayah, terlihat tetap ramai dikunjungi WP. Di antaranya ialah KPP Pratama Senen, KPP Pratama Kramat Raya, dan KPP Pratama Durensawit.
Di KPP Kramat Raya hingga pukul 15.00 jumlah WP yang datang untuk menyerahkan SPT PPh mencapai 354 orang. Sedang di KPP Pratama Duren Sawit mencapai 700 orang.
Supardjo seorang petugas Penerimaan SPT KPP Pratama Kramat Raya dan Sudarto mengatakan, memasuki minggu kedua, WP yang meyerahakn SPT memang semakin banyak. Hal yang sama juga dikemukakan pertugas penerimaan SPT di KPP Pratama Durensawit.
"Kalau minggu-mingu pertama situasinya masih sepi. Tapi begitu masuk minggu kedua kantor pajak pasti akan ramai," kata Sudarto seraya menyebutkan bahwa mulai minggu kedua hingga menjelang 31 maret KPP Pratama akan ramai diserbu WP pribadi maupun badan hukum.
Rommy, Kasubag Umum KPP Prtama Duren Sawit mengimbau warga untuk segera melakukan kewajibannya menyerahkan SPT PPh. "Kami berharap WP segera melakukannya dan tidak perlu terlambat atau melewati tenggat waktu darupada kena denda atau penalti."
Baik Supardjo, Sudarto maupun Rommy juga mengemukakan saat ini jumlah WP yangt bingung saat mengisi formulir semakin menurun. "Yang bingung jumlah nggak banyak," kata Supardjo.
"Biasanya mereka yang bingung itu karena mereka nggak baca bagian ketentuan yang ada pada formulir,": kat Sudarto. Hal serupa juga dikemukakan oleh Sudarto dan Rommy.
Menurut pengamatan Warta Kota, tidak terlihat suasana berebut atau tidak bersedia antre. Para WP melakukan pengurusan penyerahan SPT secata tertib. Mereka duduk di kursi yang disedikan kantor-kantor pajak sambil menunggu panggilan.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pada tahun 2010 pemerintah menargetkan nominal PDB Rp 5.981,4 triliun. PDB Indonesia diyakini akan selalu naik. ”Ini menandakan bertambahnya daya beli. itu berarti pendapatan masyarakat meningkat sehingga kemampuan membayar pajak akan bertambah tinggi,” katanya.
Seiring berkurangnya utang pemerintah, pendanaan APBN akan bergantung pada pajak. ”Tahun 2010, rasio utang pemerintah terhadap PDB akan di bawah 30 persen,” ujar Hatta.
Ditjen Pajak menargetkan penerimaan Rp 1.000 triliun akan tercapai pada tahun 2013. Namun, dengan catatan, pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,4 persen dalam empat tahun ke depan. Laju inflasi 5,3 persen selama tiga tahun ke depan.
Meta, seorang karyawati perusanaan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman mengatakan,, sebenarnya para pejabat tidak perlu berpayah-payah mencari cara yang mengeluarkan biaya besar kalau pemerintah termasuk dirjen pajak juga bersikap transparan.
"Misalnya di situs resmi Ditjen Pajak warga dapat melihat dengan mudah uang hasil pajak itu dipergunakan untuk apa saja. Selama masih banyak yang ditutupi warga juga akan enggan membayar pajak," kata warga Jakarta Selatan ini. (Willy Pramudya)
